Debat Kusir Pajak Film

Sejak awal tahun ini, negara ramai-ramai soal kenaikan pajak dan bea cukai film impor. Sebagian besar menganggapnya positif, sebagian lain sebaliknya. Mereka yang positif punya opini, “Oh, mungkin ini bisa mendorong film nasional.” Sementara, sisanya yang lain punya pendapat, “Bioskop hidup dan berpendapatan ya lebih banyak karena film asing. Bisa jadi, dunia sinema Indonesia malah bangkrut.” Sampai saya menulis ini, perdebatan masih terjadi. Dan, No String Attached, The Mechanic, sampai King’s Speech masih juga bisa kita lihat bertengger di bioskop-bioskop mana saja.

Semua berawal dari keputusan pemerintah melalui Direktorat Jenderal Bea dan Cukai serta Badan Kebijakan Fiskal Kementrian Keuangan yang memberlakukan kebijakan bea masuk atas hak distribusi film impor, Dirjen Pajak Nomor SE-3/PJ/2011 tertanggal 10 Januari 2011. Mereka punya tujuan, mendorong industri film nasional. Lalu, tidak sampai sehari berita ini lungsur, rakyat ramai. Yang paling bisa saya lihat itu melalui Twitter. Banyak orang ngomong dan punya pendapat sendiri. Coba masukkan kata kunci “pajak film” di boks “search”, dan lihat sendiri. Intinya, kita dibagi menjadi dua kelompok besar. Pertama, yang menolak dan yang setuju.

***

Geliat film Indonesia sudah mulai terasa sejak 2000, sejak Petualangan Sherina hadir. Setelahnya, film-film Indonesia lain, mulai Ada Apa dengan Cinta? (2002) sampai Arwah Goyang Karawang yang kini sedang tayang, bertubi-tubi unjuk gigi. Pertumbuhan film Indonesia semakin membaik, baik dari segi kualitas maupun kuantitas. Setidaknya, saya bisa bilang begitu.

Di luar film karya negeri sendiri, film-film impor juga punya pangsa yang besar di dunia sinema Indonesia. Bahkan, bisa jadi lebih besar dari market film-film lokal. Apa iya? Contoh kecil dan yang paling baru, kita bisa lihat antrean film King’s Speech lebih panjang dibandingkan Rindu Purnama, atau The Green Hornet di-compare dengan Jenglot Pantai Selatan. Tapi, tetap, Indonesia tidak menjadi ‘kaya’ dari film-film impor yang berjibun tersebut.

Coba saya kutip dari Bataviase.co.id (http://bataviase.co.id/node/114192). Mereka mencantumkan pendapatan hasil pemutaran bioskop Indonesia dari delapan film asing, yaitu G.I. Joe, Harry Potter and The Half Blood Prince, Transformers, Terminator Salvation, Angels and Demons, X- Men Origins: Wolverine, 2012, dan Avatar. Perolehannya mencapai US$22,4 juta. Hasil ini jauh lebih rendah dari Singapura (US$35,5 juta), Malaysia (US$37,6 juta), Filipina (US$35,7), dan Thailand (US$24,0 juta). Kok bisa?

Menurut Sepudin Zuhri, wartawan yang menulis artikel di Bataviase.co.id ini, ada kesalahan sistem peredaran yang berdampak terhadap produksi dalam negeri. Yang dipakai Dirjen Pajak sebelumnya adalah peredaran film Hollywood dilakukan secara langsung, sehingga hasil edar harus disetorkan ke produser asing di Hollywood. Sistem peredaran langsung ini mengakibatkan dua konsekuensi penting. Pertama, devisa Indonesia lari ke luar negeri akibat film impor itu. Kedua, peredaran film Hollywood terbatas hanya untuk bioskop di kota besar. Potensi penonton film di bioskop yang sangat besar menjadi tidak tergarap terutama di daerah-daerah. Sementara itu, hasil dari delapan judul film tersebut diperoleh dari memutar 508 copy mencapai US$22,4 juta atau rata-rata US$44,000 per copy. Kalau tahu begitu, kenapa film-film yang punya penggemar besar di Indonesia tidak diimpor dalam jumlah copy yang banyak?

Mari lihat hitung-hitungan dalam artikel Zuhri. Nilai pabean yang dilaporkan hanya US$0,43 per meter, maka nilai pabean untuk kedelapan film tersebut di atas, yang diimpor dengan hanya 508 copy dan masing-masing 3.000 meter/copy, hanya US$655,320. Nah, tarif bea masuk film 10% ini membuat negara hanya mendapatkan US$65,532 atau sekitar Rp625 juta saja, dengan asumsi nilai film Rp77,8 juta per judul. Untuk ukuran harga beli film yang menghasilkan US$22,4 juta lebih atau Rp220 miliar, besaran itu sungguh murah.

Keberpihakan masih seimbang. Direktur Teknis Kepabeanan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Heri Kristiono (http://www.bipnewsroom.info/index.php?&newsid=72114&_link=loadnews.php), kekeuh tidak ada yang salah dari aturan tersebut. Semua sudah didasarkan pada ratifikasi atas Artikel 7 Organisasi Perdagangan Dunia (WTO), katanya kepada Jawa Pos National Network. Sementara, Noorca M. Massardi (budayawan, sastrawan, pengamat film, Ketua GPBSI, Juru Bicara 21 Cineplex, pencinta film impor/film nasional) kepada Kompas (http://m.kompas.com/news/read/data/2011.02.18.14054546) bilang, ini sudah bukan lagi hanya sekadar kenaikan pajak film impor. Tapi, penafsiran baru Direktorat Jenderal Bea Cukai atas UU/Peraturan tentang pajak bea masuk yang lama, yakni “Bea Masuk atas Hak Distribusi” tidak lazim dan tidak pernah ada dalam praktik bisnis film di seluruh dunia.

Noorca M. Massardi bicara keras di Oase Kompas tersebut. Katakanlah memang pajak masuk dan bea cukai film impor di Indonesia lebih kecil dibanding negara-negara lain di dunia. Tapi, Massardi memaparkan, selain pajak dan bea cukai, masih ada pengenaan PPN dan Pph. Belum lagi ada pajak penghasilan 15% dari hasil eksploitasi setiap film impor di Indonesia, juga pajak tontonan 10–15% untuk setiap judul film impor/nasional sebagai Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Keberatannya muncul terutama karena Massardi menganggap, film bukan barang dagangan semacam produk garmen atau otomotif. Ketentuan ‘transaksi’-nya pun bukan didagangkan, melainkan hanya merupakan pemberian hak eksploitasi atas hak cipta yang diberikan pemilik film kepada distributor. Nah, anggapannya, soal hak cipta sudah dibayarkan dalam pajak penghasilan 15% di atas. Setelahnya, Massardi atas nama Motion Pictures Association (MPA) sebagai Asosiasi Produsen Film Amerika memutuskan beberapa hal soal pemberhentian distribusi film impor ke Indonesia mulai 17 Februari 2011.

Lain Massardi, lain pula Deddy Mizwar. Kepada republika.co.id (http://www.republika.co.id/berita/breaking-news/seni-budaya/11/02/20/165107-deddy-nagabonar-mizwar-pajak-film-asing-terlalu-rendah) ia mengeluarkan pendapat, protes MPA terhadap pajak dan bea masuk impor film di Indonesia itu mengada-ada. Kalau soal hitung-hitungan, Deddy Mizwar punya hitung-hitungannya sendiri. Yang jelas, antara pajak impor film asing dan produksi film nasional tidak adil. Pajak film impor itu jatuhnya sangat murah dibanding pajak kepada film indonesia yang belum diedarkan. Misalnya, biaya produksi film nasional mencapai Rp5 miliar, pajak yang dikeluarkan mencapai Rp500 juta. Bandingkan dengan satu kopi film impor yang hanya dikenai pajak sekitar Rp2 juta. Sementara, di Thailand, pajak untuk setiap kopi film asing nilainya Rp30 juta.

Mengenai kejelasan surat edaran ini juga belum final. Bahkan, penetapan kenaikan tarif pajak baru film impor maupun lokal juga belum ada besaran tetapnya. Malahan, menilik dari http://www.pontianakpost.com (http://www.pontianakpost.com/index.php?mib=berita.detail&id=87265), Menbudpar Jero Wacik ketika konferensi pers perihal surat edaran itu menegaskan, tidak ada ketentuan pajak naik.

Aturan baru pajak tersebut masih dalam tahap pembahasan, tapi sudah keburu bocor ke publik. Dan, yang masih dalam pembicaraan adalah beberapa opsi aturan pajak baru yang akan diterapkan. Seperti untuk pajak film lokal, Wacik menjelaskan bahan-bahan produksi film sudah bukan masuk jenis barang mewah yang dikenai pajak hingga 40%, dan mengusulkan pajak 0%. Juga, PPN 10% dari total biaya pembuatan film lokal akan dihapus.

Apa pendapat Wacik bisa bikin kita tenang? Jujur, saya masih ada ketakutan film asing benar-benar lenyap. Tidak terbayang jika harus ditarik lagi ke masa kecil, sekitar era ’80-an, di mana film-film yang tayang di bioskop adalah film seputaran seks dan horor. Bukankah tren itu berulang kembali belakangan? Sialnya, kini setiap kali melihat billboard film di mal-mal Jakarta, saya berhalusinasi, No String Attached berubah menjadi Di Balik Kelambu (1983), atau The Green Hornet 3D menjelma Gairah Terlarang (1995). D’oh!

*Tulisan ini juga di-publish di www.areamagz.com

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s