Restorasi Film: Kapan Kami Dianggap Penting?*

Ada ancaman tidak kelihatan dari jamur, kotoran, bunga air, dan goresan yang menyerang gulungan-gulungan pita seluloid.

Perjalanan sebuah film sungguh panjang. Singkatnya, film berawal dari tangan filmmaker, lalu didistribusikan dan singgah di bioskop-bioskop untuk ditayangkan. Setelahnya, ia membutuhkan masyarakat – dalam artian penonton – untuk melengkapi mata rantai konsep ekonomi. Belum selesai.

Perjalanan film masih berlanjut. Tidak berhenti sampai ke penonton, masih ada lagi tahapan selanjutnya; film itu harus dipelihara. Dengan kata lain, diarsipkan.

“Film adalah medium fana yang rentan dan akan hancur jika tidak disimpan dengan cara yang tepat. Pengarsipan film dan restorasi masih sangat minim di Asia Tenggara, sangat penting jika institusi dan organisasi-organisasi dari berbagai kawasan bekerja sama menjaga warisan tersebut. Kekayaan film masa lalu disimpan dan dipelihara. Adalah tanggung jawab kita untuk menjamin kekayaan itu tetap ada dan tersedia untuk generasi mendatang,” tutur Lisabona Rahman dan Zhang Wenjie melalui artikel “Lewat Djam Malam: Recovering a Shared Heritage” dalam booklet Merdeka! The Films of Usmar Ismail Garin Nugroho 28-31 Mar 2012.

Pengarsipan sederhana dan ala kadarnya

Pengarsipan yang baik bukan hanya disimpan di tempat yang benar dan dirawat secara kontinu. Di luar itu, pengarsipan dikatakan baik jika dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat, agar masyarakat bisa belajar darinya.

“Di mana-mana yang namanya arsip penting. Sebegitu pentingnya arsip sehingga selalu di-cover oleh negara. Arsip pasti penting karena itu tentang Anda, identitas Anda, Anda sebagai manusia, Anda sebagai civilians. Untuk bisa mendesain masa depan, kita kan harus melihat masa lalu. Masa lalu tercatat di mana? Di arsip,” tegas Alex Sihar, Ketua Komite Film Dewan Kesenian Jakarta.

Di Indonesia, kita mengenal setidaknya 3 lembaga yang bertanggung jawab untuk masalah pengarsipan; Perpustakaan Nasional, Arsip Nasional Republik Indonesia, dan Sinematek Indonesia. Dua nama yang disebut pertama adalah lembaga pemerintah. Sementara, Sinematek Indonesia adalah lembaga swasta non-profit yang berada di bawah Yayasan Pusat Perfilman Haji Usmar Ismail.

Perpustakaan Nasional Republik Indonesia (Pernas) adalah lembaga yang berkewajiban menyimpan seluruh karya cetak dan karya rekam di Indonesia. Kewajiban ini bahkan dalam Keputusan Presiden No. 50 Tahun 1998. Keppres tersebut menyatakan, Deputi Pengembangan Bahan Pustakan dan Layanan Informasi Perpustakaan Nasional merupakan unit kerja yang terlibat secara langsung dalam upaya pemberlakuan UU No. 4 Tahun 1990 tentang Serah-Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam.

Pernas di Jalan Salemba Raya 28A, Jakarta Pusat, ini lahir pada 1989. Ia memiliki hingga jutaan koleksi. Itu mencakup berbagai media, mulai dari film, foto, buku, naskah lama (manuskrip), hingga lukisan. Di luar itu, program digitalisasi koleksi sudah dilakukan oleh Pernas. Namun oleh karena jangkauan pengarsipan Pernas sangat luas, koleksi yang (semestinya) ada di Pernas jauh lebih banyak.

Kita juga mengenal Arsip Nasional Republik Indonesia di Jalan Ampera Raya No. 7, Jakarta Selatan. ANRI sudah mulai mendokumentasikan pelbagai media sejak 1978. Kini, koleksi Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) mencakup sekitar 60.000 film, terdiri dari film dokumenter, tayangan berita televisi, dan film cerita. Lembaga pemerintah ini juga bertanggung jawab menyimpan arsip film. Serupa dengan Pernas, titik fokus ANRI terlalu lebar, tidak hanya jatuh di satu titik, seperti film misalnya.

Sampai kini, negara hanya mengenal Pernas dan ANRI sebagai lembaga resmi pengarsipan. Pernas untuk arsip-arsip yang sudah terpublikasi, sedangkan ANRI untuk arsip-arsip eksklusif dan unpublished.

Di tatanan pemerintahan, pengarsipan berada di bawah kontrol Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan. Sementara  pembinaan perfilman berada di Kementrian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Masing-masing memiliki ‘pos’ yang jelas. Pertanyaannya, apakah Pasal 39 ayat (3) sudah dijalankan benar-benar oleh pusat pengarsipan film yang berada di bawah negara tersebut?

…(3) Pusat pengarsipan film Indonesia harus aktif melakukan perolehan kopi-jadi film documenter yang memiliki nilai sejarah dan budaya bangsa.

Lalu, di mana posisi Sinematek Indonesia?

Sinematek Indonesia di Jalan HR Rasuna Said Kav. C-22, Kuningan, Jakarta Selatan ini sesuai SK Gubernur DKI Jakarta, resmi didirikan pada 20 Oktober 1975 atas gagasan Misbach Yusa Biran. Ia menjadi arsip film pertama di Asia Tenggara, dan kini menyimpan sekitar 600 judul film dari berbagai negara. Sementara kopinya sendiri ada hingga 3.000 buah, terdiri dari positif dan negatif.

Untuk film Indonesia, dari semua film yang pernah diproduksi, Sinematek hanya memiliki sekitar 1/3 dari keseluruhan koleksi. Tidak hanya menyimpan film berbentuk pita seluloid (16, 35, hingga 70 mm), Sinematek juga memiliki koleksi VCD, VHS, Beta, hingga piringan hitam.

Dulu, di awal kemunculan, Sinematek disubsidi oleh Pemerintah Daerah DKI Jakarta. Tapi, pada 1978, subsidi dicabut karena Pemda DKI merasa tidak bertanggung jawab membina film. Sementara, tercantum dalam UU RI No. 33 Tahun 2009 tentang Perfilman dalam Bab V Kewajiban, Tugas, dan Wewenang Pemerintah dan Pemerintah Daerah, Pasal 54:

Pemerintah daerah berkewajiban: a. memfasilitasi pengembangan dan kemajuan perfilman; b. memberikan bantuan pembiayaan apresiasi dan pengarsipan film; c. memfasilitasi pembuatan film untuk pemenuhan ketersediaan film Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32; dan d. memfasilitasi pembuatan film dokumenter tentang warisan budaya bangsa di daerahnya.

Kini, Berthy Ibrahim, direktur Sinematek Indonesia, mengatakan, “Kita tidak satu rupiah pun dari pemerintah. Ini yayasan, lembaga swasta, hidup dari yayasan dan kepedulian teman-teman.”

Ali Sadikin di era ’70-an lalu mendirikan yayasan. Nama yayasan tersebut adalah Pusat Perfilman Haji Usmar Ismail. Sinematek Indonesia berada di bawah yayasan tersebut. Tugas PPHUI sebenarnya adalah mendukung segala aktivitas Sinematek. Juga, penyuplai dana untuk menghidupkan Sinematek.

Meski status kelembagaan ANRI, Pernas, dan Sinematek berbeda, mereka memiliki kesamaan. Mereka kesulitan untuk memelihara film-film yang dimiliki. Memasuki ANRI, Pernas, dan Sinematek, perasaan yang pertama kali muncul pasti ketertegunan. Mengingat dua dari tiga lembaga ini adalah lembaga yang didukung penuh oleh pemerintah, kondisi pemeliharaan, perawatan, serta perbaikan film berjalan sangat sederhana, dengan sumber daya manusia yang tidak bisa dibilang ahli.

Khusus untuk Sinematek, lembaga ini sudah sangat pantas untuk mulai memperluas diri—dalam artian harfiah. Poster-poster film-film lawas, dari mulai Tamu Agung, Pedjuang Kemerdekaan, dan 3 Dara, disusun tidak semestinya karena sempitnya ruang. Banyak pula window sheet dan foto adegan dari film-film lama yang berceceran, karena lemari-lemari tempat penyimpanan foto sudah tidak bisa lagi menampung.

“Sebetulnya nggak seperti ini menyusun poster. Harusnya berdiri. Kalau begini, semua robek nanti. Karena tempatnya nggak ada kalau untuk disusun berdiri,” tutur Budi Ismanto, pemelihara bagian poster film, menunjuk poster-poster di lantai dasar Sinematek yang disimpan dalam keadaan rebah.

Di ruang perawatan, teronggok beberapa mesin editing sumbangan dari Jepang. Tidak terpakai. Para pekerja Sinematek lebih memilih untuk membersihkan pita-pita seluloid dengan cara manual; mengurai satu per satu gulungan pita, lalu menggosoknya dengan aseton.

Kenapa mesin otomatis dari Jepang itu tidak digunakan? Mesin besar itu butuh diisi langsung 20 liter pembersih (aseton). Kesan yang saya tangkap, mesin ini justru sebuah bentuk pemborosan, alih-alih kepraktisan.

Melongok ke ruang penyimpanan film, kita akan mendapati gulungan-gulungan film dalam kaleng (atau dalam koper dan peti) mulai tidak terinventarisasi dengan teratur. Rak-rak berlabel abjad (A, B, C, dst) tersebut sudah padat, sehingga koleksi-koleksi film yang baru datang kerap dibiarkan tergeletak di celah mana pun yang masih tersisa.

Ruang bersuhu rata-rata 9-10 derajat celcius ini pun terlihat suram. Potret sebuah ruang yang dipelihara ala kadarnya. Di bagian langit-langit, muncul jamur. Beberapa kaleng film sudah berkarat parah, tapi dibiarkan begitu saja. Padahal, lambat laun, karat pada kaleng tersebut akan menyambar pita-pita seluloid di dalamnya. Film otomatis rusak.

Dan, kita memang berhadapan dengan bom waktu; dengan acid. Apalagi setelah tahu, kondisi semua film di Sinematek itu tidak dalam keadaan baik sejak diserahkan.

“Semua koleksi yang kami punya pernah diputar di bioskop. Sudah diputar di 21 atas, bawah, bioskop nggak keruan, baru sampai ke tangan kami. Seharusnya, yang sampai di tangan kita adalah fresh copy. Ini juga pemahaman yang salah. Kalau mau memberi arsip, berilah yang baru. Tapi, yang melakukan itu hanya beberapa orang. Salah satunya Teguh Karya,” kata Berthy Ibrahim.

Tapi, masyarakat Indonesia – termasuk pemerintah – tidak dibiasakan berpikir panjang soal pengarsipan. Bisa dipahami, masih banyak hal primer yang harus dipikirkan, seperti BBM, bahan-bahan pokok, kemiskinan, kesejahteraan rakyat. Apalah guna memikirkan yang sifatnya ‘hanya’ tertier, seperti film? Hingga, film menjadi sebuah topik yang mengawang, dan bentuk fisiknya menjadi benda-benda yang masih dipertanyakan nilainya. Padahal, kehancuran sudah ada di depan mata, dan kita belum lagi paham konsep restorasi—walaupun hanya sekadar definisi.

Restorasi pertama yang menyentil

Restorasi jelas merupakan satu bidang khusus yang harus dipelajari. Dan kita harus menerima kenyataan bahwa Indonesia belum memiliki sarana pendidikan restorasi, apalagi ahli restorator. “Sekolah filmnya saja di Indonesia cuma 2, yang bisa meluluskan S1; Institut Kesenian Jakarta dan Bina Nusantara,” singkat Alex Sihar.

Tapi rezeki tidak lari ke mana-mana. Saat para pelaku dunia film bertahun-tahun mengadakan ‘bincang-bincang’ dengan Pemerintah – sebagai konstitusi berwenang yang memiliki kekuasaan penuh – berkaitan dengan masalah perfilman, pengarsipan, dan restorasi, tiba-tiba ada durian montong jatuh tepat di pelataran.

Restorasi film Indonesia pertama dilakukan. Proyek ini berjalan atas pendanaan pemerintah Singapura melalui The National Museum of Singapore, bekerja sama dengan Konfiden Foundation, Kineforum Dewan Kesenian Jakarta, dan Sinematek Indonesia.

Film yang akan direstorasi adalah Lewat Djam Malam (1954) karya Usmar Ismail. Film ini dipilih oleh JB Kristanto, sebagai penasehat proyek, dengan beragam pertimbangan. Lewat Djam Malam merupakan film pemenang Festival Film Indonesia pertama pada 1955 dan terpilih untuk mewakili Indonesia dalam Asian Film Festival di Jepang.

Pihak NMS memilih laboratorium bernama L’Immagine Ritrovata sebagai tempat restorasi Lewat Djam Malam. Ini adalah laboratorium restorasi film terkemuka di Bologna, Italia. Proses restorasi sudah dimulai sejak awal 2011. Rencananya, proses restorasi ini memakan waktu 7 bulan.

Kegembiraan menguar ke udara. Individu-individu dan institusi-institusi yang terlibat sudah bisa ditebak pasti senang dengan pencapaian ini—walaupun kenyataannya belum tentu hal seperti ini bisa dilakukan lagi, mengingat biaya yang dikeluarkan tidak sedikit.

Lewat Djam Malam sudah sempat screening di NMS Singapura pada akhir Maret 2012. Lintang Gitomartoyo, JB Kristanto, David Hannan, Lisabona Rahman, dan Irwan Usmar Ismail berangkat ke sana. Saat itu, Lewat Djam Malam baru selesai direstorasi sekitar 90%.

Setelah itu, rencananya Lewat Djam Malam akan launching di Indonesia pada 18 Juni 2012—mundur dari jadwal awal yaitu April 2012. Film ini akan ditayangkan di 13 bioskop 21 se-Jawa mulai 21 Juni 2012, untuk kemudian dijadwalkan keluar Jawa.

Mundurnya rilis Lewat Djam Malam bukan tanpa alasan. Ada kabar menyenangkan lain yang menyusul. Yaitu, permintaan World Cinema Foundation yang dipimpin Martin Scorsese hendak mengikutsertakan hasil restorasi Lewat Djam Malam dalam Cannes Film Festival 2012 di Prancis, 16-27 Mei 2012, untuk program Cannes Classics.

Jadi, adakah sedikit tamparan terasa di pipi Anda mengetahui bahwa Lewat Djam Malam karya Usmar Ismail ini diselamatkan oleh dan atas dana pemerintah Singapura? Satu film bisa dikatakan sudah selamat. Tapi, masih banyak sekali film yang kondisinya kian hari kian memburuk jika tidak ada pemeliharaan memadai dan restorasi yang dilakukan. Pertanyaan saya sederhana, apa ini bisa dilakukan jika pemerintah lebih sering alpa?

*Versi sebelum edit dari versi yang rilis di Intisari edisi Mei 2012.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s