#MenolakLupa Tanjung Priok 1984: Sebuah Cerita Saksi Mata

Sumber: https://indocropcircles.files.wordpress.com/2014/05/tragedi-tg-priok-1984-03.jpg

“Apa yang terjadi di Tanjung Priok itu tak lepas dari peraturan Orde Baru, tidak boleh ada pandangan apa pun selain Pancasila. Atau disebut asas tunggal. Tidak boleh ada orang yang meyakini asas-asas lain. Ada upaya sakralisasi Pancasila,” urai John Muhammad, salah satu aktivis alumni Universitas Trisakti, membuka kisah tentang peristiwa pelanggaran HAM Tanjung Priok 1984.

Pemerintah Orde Baru era 1980-an menginginkan Pancasila sebagai satu-satunya ideologi di Indonesia sehingga pemerintah menyosialisasikan Rancangan Undang-Undang (RUU) No. 5/1985 tentang pemberlakuan asas tunggal Pancasila.

Yang patut diingat, di masa tersebut, partai politik Islam yaitu Partai Persatuan Pembangunan sedang berkembang pesat. Pendukungnya sangat banyak, hampir mungkin berpotensi untuk mengalahkan partai lain, yaitu Golongan Karya—partai terkuat saat itu. Di sisi lain, ormas-ormas Islam juga semakin berkembang. Hal ini menyebabkan pemerintah kian merasa tidak aman. Maka, tercetuslah pertama kalinya pada 1983 tentang asas tunggal Pancasila. Artinya, semua ormas dan partai di Indonesia harus memiliki kesatuan dan hanya satu asas, yaitu Pancasila.

Saya memang belum lahir saat itu. Tapi, sepertinya konsep partai politik di Indonesia hingga era 1990-an tidak banyak berubah. Saat itu, hanya ada tiga partai politik; Golongan Karya, Partai Persatuan Pembangunan, dan Partai Demokrasi Indonesia. Saya masih sekolah dasar saat rezim Orde Baru berkuasa. Tiap kali Pemilu, di jalan raya, orang-orang bebas berkampanye membawa atribut parpol pilihannya. Tapi tidak seperti sekarang yang sungguh berwarna-warni segala warna ada, dulu, kita hanya bisa lihat warna kuning, hijau, dan merah.

Saya ingat, dulu masih diperbolehkan kampanye sampai naik di atas mobil atau bus, sembari mengibarkan bendera. Yang saya tidak ingat atau tidak tahu, masa Orde Baru tidak sebahagia itu.

Kontras mengajak kami datang ke Tanjung Priok. Kami berkumpul di bawah flyover tepat di depan Polres Tanjung Priok, Polres Metropolitan Jakarta Utara. Sengaja demikian, karena di sinilah tempat pembantaian tahun 1984 terjadi. Melihat banyak orang kerkerubung, beberapa polisi tiba-tiba mendekat dan mengawasi kegiatan kami kala itu. Di tengah deru truk-truk dan klakson-klakson dari kendaraan yang lalu lalang, Ibu Inur, anak dari salah satu korban Tanjung Priok yang sampai sekarang tidak ketahuan rimbanya, akan berbicara di depan toa, menceritakan peristiwa Tanjung Priok.

Namun, pertama-tama, Kontras terlebih dulu mengisahkan secara singkat tentang kronologis peristiwa Tanjung Priok.

Di tanggal 8 September 1984, seorang Babinsa (Bintara Pembina Desa—satuan teritorial TNI AD paling bawah, yang berhadapan langsung dengan masyarakat) bernama Hermanu masuk ke Mushola As-Sa’adah di Gang IV Koja, menyita pamflet yang menempel di papan pengumuman mushola, yang isinya dikatakan berbau SARA (padahal konon isinya hanya jadwal pengajian rutin). Tanpa melepas sepatu, ia berupaya melepas pamflet dengan menyiram air dari selokan. Babinsa menganggap pamflet-pamflet ini mengganggu tercapainya tujuan asas tunggal Pancasila. Masyarakat tersinggung.

“Warga kemudian bertemu Hermanu di kantor kepala RT. Tapi ketika pembicaraan sedang berlangsung, ada masyarakat yang membakar motor milik Babinsa tersebut di luar rumah kepala RT. Jadi, kelanjutan peristiwa tersebut, ada empat orang warga yang dianggap membakar motor yang kemudian ditangkap lalu dibawa ke Kodim. Untuk meminta empat temannya dikembalikan, pada 12 September 1984, warga berkumpul di Mushola AS-Sa’adah. Perkiraan sekitar 5.000 orang massa yang hadir. Datang pula pemimpin jamaah bernama Amir Biki,” tutur Kontras.

Mereka menuntut empat orang yang ditahan, agar dibebaskan, sebelum pukul 11 malam.

“Kita tunggu sampai jam 23.00 WIB, apabila keempat orang ini tidak dibebaskan juga, maka kita semua ke Kodim! Malam ini akan ada banjir darah. Karena saya tahu moncong senjata TNI telah diarahkan ke kepala saya!” Perkataan Amir Biki berhenti sejenak, kemudian dilanjutkan dengan, “Apabila saya meninggal malam ini, saya minta kepada jamaah untuk mengusung jenazah saya keliling Jakarta!” (Sumber: S.D., Subhan dan Gunawan, F.X. Rudy (ed). 2004. Mereka Bilang Di Sini Tidak Ada Tuhan: Suara Korban Tragedi Priok. Jakarta: Gagas Media dan Kontras.)

Saya bergidik membayangkan suasana Priok saat itu. Tambah bergidik mendengar cerita selanjutnya. Tidak ada respons dari Kodim, maka massa akhirnya bergerak menuju Kodim.

Karena massa begitu banyak, ada yang berjalan kaki menuju Kodim, dan mereka melewati Polres Jakarta Utara. Mereka lalu dihadang polisi dan TNI. Dan di satu titik, meski tidak ada kerusuhan atau situasi genting, tanpa ada tembakan peringatan, tentara langsung mengarahkan tembakan ke kerumunan massa. Allahu akbar menggema di mana-mana. Satu per satu orang tersungkur di jalanan, tertembak. Termasuk Amir Biki.

Listrik saat itu mati total. Kabarnya, sengaja dipadamkan oleh PLN. Massa berhambur. Mereka mencoba menyelamatkan diri; bersembunyi di selokan, melarikan diri, bahkan sampai terkapar pura-pura mati. Banyak juga yang masih hilang sampai sekarang.

Tembakan lalu berhenti. Tentara mencari yang masih hidup di antara korban-korban yang tergeletak di jalanan. Yang mati, dimasukkan ke truk—sampai dua truk besar penuh dengan jasad. Yang terluka dibawa ke rumah sakit—kabarnya RSCM dan RSPAD—, dirawat, untuk nanti kabarnya dipenjara. Ambulans dan mobil pemadam kebakaran datang setelah jasad selesai diangkut. Mereka membersihkan jalanan dari darah.

“Meski peristiwa terjadi pada 1984, sudah dilakukan pengadilan pada 2002 dan MA terakhir pada 2004, tapi kasus ini belum selesai. Ada sesuatu yang membuat penyiksaan terhadap keluarga korban tidak berhenti pada tanggal 12 September 1984. Ada stigma yang diterima oleh keluarga korban sebagai keluarga dari GPK (Gerakan Pengacau Keamanan). Stigma itu melekat terus, dan membuat keluarga korban kesulitan melanjutkan hidup,” tutur Kontras.

Ibu Inur, seorang perempuan berusia 50-an, berjilbab oranye, melangkah maju mengambil alih toa. “Bismillahirohmanirohim. Nama saya Nurhayati,” katanya. Suaranya renyah. Apa itu yang saya lihat di matanya? Antara bersemangat, tapi redup, juga sepercik kemarahan muncul di sana. Bapaknya, Pak Bahtiar berusia sekitar 50-an saat itu, turut hilang dalam peristiwa Tanjung Priok itu.

“Saya datang ke tempat ini sedikit merinding. Karena pada saat 12 September 1984 saya angkat kaki dari sini, dan nggak pernah datang ke sini lagi. Sekarang, saya harus berbicara di sini.”

Ibu Inur melanjutkan cerita. Saat itu, 12 September 1984, berawal pukul 20.00, posisi di belakang Polres, di Jalan Sindang—rumah Ibu Inur tepat di sana. Jalan itu dilalui oleh angkot. Tapi waktu itu, jalanan ditutup karena didirikan mimbar untuk tabligh akbar, dipimpin oleh Amir Biki.

Ibu Inur mengakui, ia masih ingat, dua hari sebelumnya sebelum tabligh akbar, ia melihat orang-orang kasak-kusuk menyediakan toa masuk ke dalam gang-gang sempit. Penduduk di sana adalah penduduk kumuh, gang-gang kecil yang sulit dimasuki motor apalagi motor.

“Pas 12 September saya baru tahu, bakal ada tabligh akbar di sana. Dari sore, udah banyak orang yang datang. Saya sempat tanya mereka, datang dari mana. Ada yang menyebut dari Bogor, dari Bandung. Jam 8 malam, saya lihat banyak sekali orang, sampai mereka tidak bisa mendengar dari panggung, cuma dari toa yang sudah dipasang sebelumnya. Dalam ceramah itu, saya nggak dengar apa-apa sebetulnya. Karena ada rasa takut juga melihat orang sebanyak itu. Lagipula waktu itu, usia saya 19 tahun. Pas tamat SMA. Ibu saya melarang keluar, karena katanya mau ada keributan.”

Ceramah berlangsung sampai 21.00. Saat itu hujan deras, masih jelas dalam ingatan Ibu Inur. Ia sempat mendengar Amir Biki mengatakan, “Kita akan lanjutkan jika Tuhan mengizinkan hujan berhenti.” Dan, hujan berhenti. Ceramah kembali dilanjutkan, sampai akhirnya massa bergerak ke markas Kodim pukul 23.00.

Bapak Ibu Inur yang ikut tabligh akbar sempat pulang. Ia hanya ganti baju. Ibu Inur ingat bapaknya mengatakan, “Bapak mau pergi. Doain.” Meski ibunya melarang, bapak Ibu Inur tetap pergi. Rupanya, itu terakhir kali mereka melihat bapak.

Orang-orang yang sempat ikut ceramah juga pulang, lalu keluar lagi dengan membawa celurit, bambu runcing.

“Apa ini ada perang?” Ibu Inur berkata. Di sinilah, listrik kemudian mati. Gelap gulita.

“Kami semua ngelamun, sambil ngedengerin ada apa. Kami duduk di tempat tidur rame-rame; saya, ibu, sama adik saya. Nggak lama kami denger orang-orang teriak, allahu akbar, ada yang kedengaran orang lari-lari. Terus terdengar suara tembakan. Bukan satu-satu, tapi tet tet tet tet (beruntun). Di rumah nggak ada yang bisa tidur, kami dengerin aja sampe jam 2 malam.”

Ibu Inur waktu itu memutuskan untuk naik ke atap rumah, ke atas genteng. Banyak orang berlarian ke arah Rawa Badak atau sebaliknya. Ada yang melompat ke kali. Ibu Inur sempat pula melihat Amir Biki diangkut di atas kurung batang, sudah terkapar, tidak ditutupi, dan ditandu orang. Saya lihat juga banyak rumah berasap dan terbakar.

“Malam itu bener-bener malam yang mencekam buat saya. Saya pikir, bagaimana bapak saya. Untung, malam itu abang saya nggak ada di rumah. Kalau ada, mungkin dua lelaki hilang dari rumah saya.”

Keesokan harinya, beberapa orang mulai keluar rumah, termasuk Ibu Inur. Di depan rumahnya, ada anak muda sebaya Ibu Inur terkapar dengan peluru di paha dan darahnya berceceran. Belakangan, ia baru ingat nama anak itu adalah Edi. Semula, warga takut untuk membawa Edi ke RS karena di depan jalan masih ada tentara yang berjaga. Tapi kemudian, beberapa orang membawa Edi dengan gerobak sampah ke klinik terdekat.

“Tapi ketahuan TNI. Edi serta orang-orang yang membawa Edi ke klinik dibawa oleh tentara. Mereka tidak pulang. Saya coba lagi jalan keluar. Banyak mobil dan motor dibakar. Saya juga ingat jalanan basah, kata orang ada penyiraman sesuatu oleh pemadam kebakaran. Sesudah itu saya baru tahu, banyak darah, jadi mereka semprot supaya darahnya nggak kelihatan,” cerita Ibu Inur.

Di jalan raya dekat Polsek, banyak tank baja (sekitar 10 tank) masih berjaga. Banyak mobil dan motor yang terbakar. Ibu Inur terus mencari bapaknya.

Kala itu, semakin banyak orang panik dan menangis karena kehilangan anak, suami, keponakan, paman, kerabat. Keluarga Ibu Inur mulai bingung karena tidak tahu harus bertanya kepada siapa. Mereka akhirnya memutuskan ingin mengungsi hari itu juga, tapi tidak ada kendaraan yang boleh keluar ataupun masuk dari wilayah Priok. Kendaraan pribadi ataupun angkutan umum.

“Kami akhirnya bertahan di rumah. Selama di rumah, banyak yang datang menanyakan macam-macam. Ibu saya semakin takut. Karena keluarga Edi di depan rumah, saudara-saudaranya yang menjenguk itu tidak ada yang pulang. Hampir tujuh orang saudaranya yang tidak tahu permasalahannya, tidak pulang (hilang).”

Para keluarga korban, termasuk Ibu Inur, akhirnya pergi ke RSPAD, karena kabarnya para korban dikumpulkan di sana. Tapi, Ibu Inur tidak menemukan bapaknya. Lalu, ke Kodim Guntur, karena katanya yang ditangkap dibawa ke sana. Sang bapak juga tidak ada.

“Ibu saya panik. Namanya yang hilang kan tulang punggung keluarga. Saya habis tamat SMA nggak tau harus berbuat apa, melanjutkan sekolah atau tidak. Akhirnya satu-satunya jalan, orangtua saya menjual rumah kami beserta isinya. Kami pulang kampung ke Sumatra Barat. Menghindari ibu saya semakin stres, karena ibu saya nangis terus setiap hari. Tapi kenyataannya udah biasa hidup di Jakarta. Akhirnya mulai dari awal lagi, kembali ke Jakarta, tapi tinggal di Tebet.”

Seorang saksi mata Tanjung Priok bernama Bapak Sape (?) yang masih hidup saat pengadilan ad hoc mengatakan, ada seorang laki-laki yang ditembak dan jatuh ke tubuh Pak Sape. Lelaki tersebut kemudian bangun, tapi lalu ditembak lagi sampai tiga kali.

“Begitu saya kasih liat foto bapak saya, dia kaget. Iya, orang ini yang ditembak jatuh ke badan saya. Setelah itu, dilempar ke truk. Jadi, siapa pun yang waktu itu ditembak, sekarat atau mati, semua dilempar ke truk. Nggak ada diperiksa dulu. Saya denger dibawa ke Pondok Rangon dikubur secara massal.”

Sedikit cerita tentang pengadilan HAM ad hoc Tanjung Priok 1984. Sebetulnya, di masa Orde Baru, banyak orang yang tidak berani menuntut pemerintah untuk mengusut kasus ini. Hanya segelintir yang bernyali, seperti Petisi 50 dengan AM Fatwa sebagai salah satu pengurus dan Yayasan LBH Indonesia (YLBHI) dengan Adnan Buyung Nasution sebagai pengurus. Petisi 50 dan YLBHI saat itu mendesak pemerintah Soeharto agar membentuk tim penyelidik untuk mengusut kasus 1984. Tapi, alih-alih dikabulkan, Soeharto justru menangkap sebagian pengurus Petisi 50, antara lain Jenderal HR Dharsono dan AM Fatwa. Tokoh Petisi 50 dan YLBHI yang lainnya, seperti Ali Sadikin, Dr. Anwar Haryono, Slamet Bratanata, Hoegeng Iman Santoso, dan Azis Saleh, diawasi dengan ketat dan dipersulit ruang geraknya.

Baru ketika masa reformasi tiba, Soeharto lengser, dan BJ Habibie menjadi presiden, para tahanan politik dibebaskan. Yang terpenting, Komnas HAM di masa itu membentuk tim ad hoc untuk kasus pelanggaran HAM di Tanjung Priok. Dan akhirnya bisa diselenggarakan pengadilan ad hoc. Dari 33 mantan aparat militer Orde Baru, hanya 14 orang yang ditetapkan sebagai tersangka oleh Jaksa Agung. Hanya para pelaku lapangan yang bisa terjerat; mereka yang berpangkat rendah atau perwira menengah. Bagaimana dengan mereka yang memberikan perintah? Sudah bisa diduga, melenggang saja dengan bebas.

Ketika pengadilan ad hoc berlangsung, kuburan massal tersebut dan diambil 8 kerangka untuk bukti saat pengadilan. Saat forensik, disebutkan ada bapak Ibu Inur di sana dengan tanda-tanda: perokok dan ada benjolan.

“Hanya dua itu yang saya yakini karena memang dia perokok berat dan punya benjolan. Tapi, keluarga tidak meyakini. Ibu saya juga nggak yakin itu bapak saya. Karena banyak yang bilang bapak saya diseret-seret, ada yang bilang segala macam. Berbagai berita yang saya dengar sampai di telinga saya. Yang terakhir ya berita dari Pak Sape waktu ad hoc itu. Yah, kami sekeluarga akhirnya hanya bisa belajar untuk ikhlas.”

Namun, dengan suara mengeras, Ibu Inur mengatakan, ia dalam posisinya sebagai keluarga korban tetap tidak bisa menerima kenyataan tersebut. Apalagi, pemerintah dari zaman dulu sampai sekarang tidak pernah menyentuh keluarga korban pelanggaran HAM, termasuk Tanjung Priok.

“Kami belum pernah merasakan yang namanya keadilan. Walaupun mereka sudah berusaha mengadakan pengadilan itu, saya bilang itu hanya pengadilan sandiwara. Karena saksi yang hadir, semua dibayar. Mereka itu adalah orang-orang yang waktu itu islah (berdamai) dengan TNI. Saya salah satu yang tidak ikut islah. Saya bergabung dengan Kontras. Sampai sekarang kami masih berjuang untuk kasus Tanjung Priok. Walaupun tidak ada kejelasan sama sekali, walaupun satu per satu keluarga korban mulai hilang, meninggal, tapi kami masih terus berkumpul membicarakan kasus itu.”

Pikiran saya langsung pengap. Bukan karena asap knalpot dari truk-truk gandeng yang terus-menerus melintas di jalan raya Tanjung Priok. Tapi, karena memikirkan tentang keadilan. Di mana keadilan bisa dicari? Kapan keadilan menampakkan diri? Sementara, energi hampir habis, karena tidak terasa puluhan tahun  sudah mereka berjuang.

Kita tidak bisa begitu saja mengatakan seperti apa yang dikatakan Nyai Ontosoroh kepada Minke. “Kita telah melawan Nak, Nyo. Sebaik-baiknya, sehormat-hormatnya.” Sebab, tidak ada perlawanan yang menemui titik habis. Sebab, yang hilang tetap hilang, dan yang bersalah tetap bebas saja. Sebab, tidak satu pun pertanyaan yang terjawab.

Lalu, kami mengakhiri kunjungan Priok dengan mengheningkan cipta. Entah untuk apa. Kalau maksudnya supaya lebih afdol ingatan tentang Priok membekas di pikiran, tidak usah pakai mengheningkan cipta, saya sendiri sudah merasa susah lupa. Ditambah lagi karena banyaknya cerita yang tidak cocok antara versi pemerintah dan versi masyarakat.

Menurut pemerintah, massa bertindak anarkis hingga perlu ditindaklanjuti. Sementara, menurut massa, tentara tak ada angin tak ada hujan langsung menembak secara agresif. Ada juga perbedaan tentang jumlah korban.

Pemerintah dalam laporan resminya yang diwakili Panglima ABRI, Jenderal L. B. Moerdani, menyebutkan bahwa korban tewas ‘hanya’ 18 orang dan luka-luka 53 orang. Sementara, data dari Solidaritas Nasional untuk Peristiwa Tanjung Priok (SONTAK), sekitar 400 orang tewas, dan banyak lainnya luka-luka, dipenjara, atau bahkan hilang. Sementara menurut Komnas HAM dalam laporannya yang dimuat di Tempo Interaktif menyatakan korban sebanyak 79 orang yang terdiri dari korban luka sebanyak 55 orang dan meninggal 24 orang. Belum lagi bangunan yang terbakar, dan tokoh masyarakat serta ulama yang ditahan.

Kalau sudah begini, masih bisa lupa dengan Tanjung Priok 1984? #MenolakLupa

 

Catatan:
* Ibu Inur hanyalah satu korban dari sekian banyak korban peristiwa pelanggaran HAM Tanjung Priok 1984. Kemungkinan besar, banyak cerita yang belum tergali lebih dalam. Tapi, semoga juga cukup mengusik benak dan hati kalian, agar kemudian sadar dan ingat, Orde Baru tidak semembebaskan itu.

** Ini adalah hasil penceritaan Ibu Inur dan teman-teman Kontras secara langsung pada 21 Mei 2016, saat walking tour #MasihIngatMei.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s